Pemerintah Indonesia tengah menggalakkan program ambisius untuk mempercepat transisi kendaraan bermotor konvensional menuju kendaraan listrik berbasis baterai. Namun, di balik upaya mulia ini, terbentang tantangan signifikan terkait aspek kekayaan intelektual dan kerangka hukum yang mengikat Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan. Upaya untuk mendorong konversi mobil dan sepeda motor menjadi kendaraan ramah lingkungan ini, yang sebelumnya telah ditegaskan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI sebagai strategi krusial untuk menekan emisi karbon dan mengurangi defisit anggaran negara akibat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kini dihadapkan pada kompleksitas regulasi yang belum sepenuhnya terurai.
Agus Pambagio, seorang pengamat kebijakan publik yang juga menjabat sebagai Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, memberikan peringatan keras agar pemerintah tidak mengabaikan aspek regulasi teknis dan hak paten yang melekat pada setiap unit kendaraan yang beredar di pasaran. Ia menekankan bahwa setiap kendaraan yang diproduksi dan dijual terikat oleh aturan hukum yang melindungi hak cipta produsen. "Merek kendaraan sudah jelas teridentifikasi, dan pada dasarnya, identitas merek tersebut terkait erat dengan penggunaan mesin pembakaran internal. Ketika sebuah kendaraan dikonversi menjadi bertenaga listrik, berarti terjadi perubahan fundamental pada komponen utamanya," jelas Agus Pambagio.
Transformasi drastis dari jantung mekanis kendaraan yang sebelumnya mengandalkan mesin pembakaran internal menjadi sistem penggerak motor listrik yang dipadukan dengan teknologi baterai, menurut Agus, akan secara signifikan mengubah spesifikasi teknis dan karakteristik asli dari kendaraan tersebut. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa setiap proses konversi semacam ini mutlak memerlukan izin resmi dari pihak pemilik merek. Tanpa adanya persetujuan yang sah, modifikasi besar-besaran ini berpotensi menimbulkan masalah hukum yang serius dan memicu tuntutan dari produsen otomotif. "Ada aturan mainnya, karena komponen-komponen kendaraan tersebut adalah milik pabrikan. Jika ingin dilakukan perubahan, izin resmi dari pemilik merek harus diperoleh terlebih dahulu. Jika hanya melakukan pembongkaran dan modifikasi tanpa prosedur yang benar, risiko tuntutan hukum sangat besar," tegas Agus Pambagio.
Lebih jauh, Agus Pambagio menggarisbawahi bahwa langkah perizinan ini bukan hanya sekadar pemenuhan aspek legal, melainkan juga merupakan cerminan dari etika bisnis yang harus dijunjung tinggi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilik merek tidak merasa produk mereka diubah atau dimodifikasi secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka. Menghormati hak kekayaan intelektual merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan, termasuk dalam industri otomotif yang dinamis.
Selain persoalan legalitas yang berkaitan dengan hak paten, proses konversi yang dilakukan oleh bengkel-bengkel yang tidak memiliki sertifikasi resmi dari APM juga membawa risiko yang tidak sedikit. Agus Pambagio menyoroti bahwa modifikasi yang tidak sesuai standar dan tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang dapat berujung pada kegagalan fungsi berbagai komponen vital kendaraan. Kondisi ini, tentu saja, akan sangat membahayakan keselamatan para pengendara. "Dari sudut pandang keselamatan berkendara, ini juga menjadi isu krusial. Pasalnya, pihak yang melakukan konversi seharusnya mendapatkan persetujuan resmi dari pemilik merek. Apabila terjadi insiden atau kecelakaan akibat konversi tersebut, pemilik merek tidak dapat serta-merta disalahkan karena mereka tidak terlibat dalam proses modifikasi yang tidak sah," pungkas Agus Pambagio.
Implikasi dari hambatan hak paten ini dapat meluas lebih jauh, memengaruhi berbagai aspek dalam pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Produsen komponen kendaraan listrik, pelaku usaha bengkel konversi, hingga konsumen yang berniat mengonversi kendaraannya, semuanya akan merasakan dampaknya. Kejelasan regulasi yang mencakup aspek paten dan legalitas menjadi sangat mendesak agar program konversi kendaraan listrik dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan dan membahayakan keselamatan publik. Pemerintah perlu segera merumuskan kerangka hukum yang komprehensif, yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, mulai dari produsen asli hingga masyarakat pengguna kendaraan. Kolaborasi antara pemerintah, produsen otomotif, dan para pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam mewujudkan visi elektrifikasi transportasi nasional. Tanpa adanya kejelasan hukum dan kepatuhan terhadap hak kekayaan intelektual, cita-cita untuk menciptakan armada kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil akan menghadapi jalan terjal yang penuh rintangan.
