Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia tengah mengintensifkan persiapan untuk memberantas praktik kendaraan dengan dimensi dan muatan melebihi batas yang kerap disebut sebagai ODOL (Over Dimensi Over Load). Upaya ini difokuskan pada optimalisasi sistem tilang elektronik (ETLE) sebagai garda terdepan penegakan hukum, seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu target program "Zero ODOL" yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Kesiapan Korlantas Polri dalam menghadapi fenomena ODOL ini merupakan respons terhadap kompleksitas persoalan yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan tersebut. Muatan yang melampaui kapasitas normal tidak hanya menimbulkan dampak negatif signifikan pada sektor lalu lintas dan transportasi jalan, namun juga berpotensi besar merusak infrastruktur jalan raya. Hal ini sejalan dengan temuan dan analisis yang dipublikasikan oleh Otomotif, yang menyoroti urgensi penanganan masalah ini.
Sebagai langkah strategis, seluruh jajaran unit lalu lintas di tingkat kepolisian kini didorong untuk memastikan program penertiban ODOL berjalan lancar dan efektif. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun menjelang implementasi penuh target nol ODOL, berbagai persiapan teknis dan operasional terus digalakkan.
"Seluruh lini dalam fungsi lalu lintas memikul tanggung jawab besar untuk menyukseskan program Zero Over Dimensi Over Load," demikian disampaikan oleh Kombes Pol. Aries Syahbudin, Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri, dalam sebuah keterangan resmi yang dirilis pada hari Senin, 18 Mei 2026. Pernyataan ini menegaskan komitmen institusi untuk memastikan keberhasilan program yang bertujuan menekan angka kendaraan ODOL secara drastis.
Implementasi ETLE menjadi kunci utama dalam upaya pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan ODOL. Pemasangan perangkat ETLE secara masif kini tengah dilakukan di berbagai titik strategis di sepanjang ruas jalan utama. Teknologi ini diharapkan mampu memberikan solusi inovatif dalam mendeteksi pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan secara otomatis. Dengan demikian, ketergantungan pada pemeriksaan manual oleh petugas di lapangan dapat diminimalkan, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efisien, transparan, dan objektif.
Kombes Pol. Aries Syahbudin juga menekankan bahwa penanganan persoalan kendaraan ODOL tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi yang solid dan berkelanjutan antarberbagai pihak. Kerjasama lintas sektor ini melibatkan partisipasi aktif dari aparat penegak hukum, para operator transportasi, serta seluruh pemangku kepentingan yang relevan dalam ekosistem transportasi. Tanpa sinergi yang kuat, upaya memberantas ODOL akan menemui hambatan yang signifikan.
Lebih jauh, Aries Syahbudin menjelaskan bahwa dampak negatif kendaraan ODOL tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik jalan. Kendaraan yang mengangkut muatan melebihi kapasitas standar juga merupakan ancaman serius terhadap keselamatan berlalu lintas. Risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ketidakstabilan kendaraan akibat beban berlebih menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, penertiban ODOL bukan sekadar isu pemeliharaan infrastruktur, melainkan juga menyangkut nyawa dan keselamatan seluruh pengguna jalan.
Upaya Korlantas Polri dalam mengintegrasikan ETLE dalam penindakan ODOL mencerminkan adaptasi teknologi dalam menghadapi tantangan lalu lintas modern. Sistem ETLE yang telah terbukti efektif dalam menindak berbagai jenis pelanggaran lalu lintas, kini diperluas fungsinya untuk menjangkau pelanggaran spesifik terkait dimensi dan muatan kendaraan. Ini adalah sebuah lompatan maju dalam upaya menciptakan tertib lalu lintas yang lebih baik, sekaligus mendukung keberlanjutan infrastruktur jalan.
Dalam konteks persiapan menuju 2027, Korlantas Polri tidak hanya berfokus pada aspek teknologi penindakan. Pelatihan intensif bagi personel, pemetaan titik-titik rawan ODOL, serta kampanye kesadaran publik juga menjadi bagian integral dari strategi komprehensif ini. Diharapkan, kombinasi antara penegakan hukum yang tegas melalui ETLE dan peningkatan kesadaran masyarakat akan mendorong perubahan perilaku para pelaku transportasi.
Pentingnya target "Zero ODOL" ini juga tidak lepas dari kajian mendalam mengenai kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan tersebut. Kerusakan jalan akibat ODOL membutuhkan biaya perbaikan yang tidak sedikit, yang pada akhirnya dibebankan kepada anggaran negara. Selain itu, kecelakaan yang dipicu oleh ODOL juga menimbulkan kerugian materiel dan imateriel yang tak ternilai.
Dengan demikian, inisiatif Korlantas Polri untuk memperkuat ETLE dalam rangka menindak truk ODOL menjelang 2027 merupakan langkah krusial yang memiliki implikasi luas. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Kolaborasi yang diupayakan antarlembaga dan elemen masyarakat diharapkan mampu mewujudkan visi "Zero ODOL" menjadi kenyataan, demi keselamatan bersama dan kelestarian infrastruktur bangsa.
